Trending
INTRAKSI.com — Keberadaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor yang terbengkalai menimbulkan kekhawatiran bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq.
TPPAS Lulut Nambo sejak awal berdiri sebenarnya diharapkan mampu menyelesaikan masalah sampah di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, dan satu daerah di luar Jawa Barat.
Pabrik pengolahan sampah yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat hanya mampu memproses sekitar 50 ton limbah setiap hari. Padahal, TPPAS Lulut Nambo ini sejak awal dirancang mampu mengelola 1.800 hingga 2.300 ton sampah per hari.
“Menteri LHK sangat khawatir melihat kondisi TPPAS Lulut Nambo saat ini yang belum beroperasi secara optimal dalam menangani masalah sampah dari empat kota/kabupaten,” kata Hanif, saat berkunjung ke TPPAS Lulut Nambo, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dibangun sejak 10 tahun yang lalu, TPPAS Lulut Nambo seharusnya telah beroperasi secara penuh dan menjadi solusi untuk masalah penumpukan sampah di Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, serta wilayah lainnya yang berada di sekitar Bogor.
Hanif meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil tindakan cepat dan mengoperasikan TPPAS Lulut Nambo secara penuh. Ia menawarkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah TPPAS Lulut Nambo dengan mengaktifkan teknologi tertentu. refuse derived fuel (RDF).
Menurutnya, teknologi RDF ini dapat langsung dimanfaatkan oleh dua perusahaan semen besar di sekitar Nambo yang memiliki kapasitas penyerapan lebih dari 1.000 ton per hari.
Diputus kontrak
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih menyampaikan, TPPAS Lulut Nambo belum berjalan secara penuh karena kontrak investor sebelumnya telah diakhiri.
Sebelumnya, investor telah berhenti dari perjanjian kerja sama. Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu menyediakan anggaran sesuaideadline yang ditetapkan,” ucap Ai.
Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi industri semen, termasuk Indocement, untuk terlibat dalam pengelolaan Nambo. “Indocement sangat mungkin bisa bergabung dalam pengelolaan TPPAS Nambo,” katanya.
Siapa pun mengatakan, jumlah anggaran yang diperlukan untuk menjalankan TPPAS Lulut Nambo secara optimal atau dengan kapasitas penuh mungkin akan meningkat tahun ini. Hasil penelitian yang dilakukan pada 2015 menunjukkan bahwa TPPAS Lulut Nambo membutuhkan investasi sebesar Rp 602 miliar.
“Nilai investasi sebesar 602 miliar rupiah merupakan angka dari tahun 2015 dan tentu sudah tidak sesuai lagi untuk saat ini. Jelas perlu dilakukan peninjauan kembali,” katanya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq saat mengunjungi TPPAA Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, pada Rabu (20/8/2025)
Kolom Komentar