Trending
INTRAKSI.com, Tidore Kepulauan — Kelompok yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Tidore melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (23/7/2025) kemarin.
Mereka menyatakan menolak Wilayah Otonom Baru (WOB) Sofifi. Aksi ini merupakan tanggapan terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan Majelis Rakyat Sofifi (Markas) beberapa hari sebelumnya.
Kali ini demo hampir berujung keributan meskipun sempat terjadi pelemparan batu.
Koordinator Presidium Rakyat Tidore, Jainudin Saleh mengatakan, DOB dalam dinamika pemerintah merupakan hal yang wajar.
Namun dalam pelaksanaannya perlu mematuhi prosedur yang baik agar tidak terjadi konflik antar masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa DOB pada awal perkembangannya mulai menghangat selama masa pemerintahan Wali Kota Ahmad Mahifa.
Yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik sekelompok elit, yang mana dalam pelaksanaannya tidak menghargai posisi kesultanan dan Wali Kota Tidore sebagai daerah pusat pada masa itu.
Bahkan dalam pelaksanaannya, beberapa tokoh yang berusaha mendirikan DOB harus ditahan di penjara karena memalsukan tanda tangan Wali Kota Tidore Ahmad Mahifa pada masa itu.
Maka saya katakan kepada teman-teman untuk membangun koordinasi yang baik, ini ingin DOB, tetapi tidak melalui mekanisme yang tepat.
Wilayah ini (Sofifi) bukanlah tanah yang tidak berpenghuni, di sana terdapat kerajaannya, ada wali kota, hormatilah mereka.
Kunjungi dengan baik, sampaikan dengan baik bahwa kami ingin seperti ini agar ada ruang diskusi yang sehat di sana.
Jangan mengulangi kesalahan masa lalu, minta DOB tetapi tiba-tiba muncul sekelompok elit yang secara diam-diam mengendalikan pusat.
“Bahkan sampai memalsukan tanda tangan dan akhirnya mendekam di penjara serta berujung pada perselisihan, “jelas Jainudin.
Bahwa semangat Presidium Rakyat Tidore adalah mendorong pemerintah provinsi dan kota untuk duduk bersama serta memfokuskan pembangunan di wilayah ibu kota Sofifi.
Yang sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden RI Jokowi telah terjadi pertemuan antara pemerintah provinsi, pihak kesultanan, dan pemerintah pusat yang saat itu diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian.
“Rapat itu, Pak Luhut mengatakan, tidak ada lagi DOB-DOB, yang ada harus pempus, pemprov maupun pemkot harus bekerja sama membangun Sofifi,” jelas Jainudin. (*)
Kolom Komentar