Trending
Isu Perbatasan Thailand-Kamboja yang Berdampak pada Stabilitas ASEAN
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyampaikan perhatian terhadap dampak konflik antara Thailand dan Kamboja terhadap kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, peningkatan konflik bersenjata di sekitar Kuil Preah Vihear dapat melemahkan stabilitas wilayah ASEAN.
Sukamta menyoroti potensi kerentanan jika konflik membesar, seperti munculnya pengungsi atau perdagangan senjata melalui wilayah negara ketiga. Hal ini disampaikannya dalam pernyataan yang dikutip dari situs web Partai Keadilan Sejahtera, pada Senin, 28 Juli 2025.
Pada hari Jumat, 24 Juli 2025, pertempuran terjadi di dekat Candi Prasat Ta Moan Thom di Surin, Thailand. Wilayah ini berjarak beberapa ratus meter dari perbatasan Kamboja dan telah menjadi pusat ketegangan sejak lama. Situasi memanas setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden bersenjata pada Mei 2025.
Ketegangan tidak hanya berkaitan dengan klaim sejarah, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik dan keamanan kawasan. Perseteruan antara dua negara ini bermula dari warisan kolonial Prancis pada awal abad ke-20. Peta yang dibuat otoritas kolonial menempatkan Kuil Preah Vihear di wilayah Kamboja, tepatnya di Dangrek, area pegunungan perbatasan Thailand dan Kamboja. Namun, Thailand menganggap kawasan tersebut masih termasuk bagian wilayahnya.
Sengketa ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1959. Pada 1962, ICJ memutuskan bahwa kuil tersebut memang milik Kamboja. Meski putusan itu seharusnya mengakhiri konflik, garis batas di sekitarnya tetap menjadi sengketa.
Ketegangan memuncak pada 2008 ketika UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia. Thailand menilai keputusan ini memicu klaim sepihak Kamboja dan mengancam kedaulatannya. Sejak saat itu, bentrokan bersenjata sering terjadi, termasuk pada Februari 2011 ketika baku tembak di sekitar kuil menewaskan sedikitnya lima tentara. Situasi ini memaksa ribuan warga dari kedua negara mengungsi.
ASEAN pernah mencoba mediasi dengan mengirimkan pakar ke wilayah perbatasan. Namun, penyelesaian menyeluruh belum tercapai karena kedua negara bersikukuh dengan klaim masing-masing. Pada 2013, Mahkamah Internasional kembali menyatakan bahwa seluruh area di sekitar Kuil Preah Vihear termasuk wilayah Kamboja, tetapi Thailand menafsirkan putusan tersebut secara berbeda.
Konflik ini memiliki dampak terhadap hubungan diplomatik, perdagangan lintas batas, hingga pariwisata. Wilayah yang seharusnya menjadi potensi ekonomi justru berubah menjadi zona militer. Organisasi internasional seperti Uni Eropa dan PBB beberapa kali menyatakan keprihatinan atas kenaikan konflik sambil mendesak kedua negara mencari solusi damai melalui dialog.
Anouar El Anouni, juru bicara urusan luar negeri Komisi Eropa, menyampaikan bahwa Uni Eropa terus memantau perkembangan situasi di kawasan. “Kami sangat prihatin dengan berita meningkatnya ketegangan baru-baru ini, dengan adanya laporan jatuhnya korban jiwa, termasuk di antaranya warga sipil,” katanya.
Sampai saat ini, sengketa perbatasan Thailand-Kamboja tetap menjadi contoh bagaimana warisan sejarah kolonial dan perbedaan tafsir hukum internasional dapat memicu ketegangan berkepanjangan. Meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, persoalan di perbatasan masih sulit terselesaikan sepenuhnya. Ketegangan politik domestik di masing-masing negara pun sering memengaruhi dinamika konflik ini.
Banyak pihak berharap kedua negara dapat menemukan kesepakatan yang lebih permanen melalui dialog dan mediasi kawasan. Uni Eropa menyerukan penurunan intensitas konflik ini, serta mendesak Kamboja maupun Thailand untuk menahan diri, melanjutkan dialog melalui jalur diplomatik, dan memprioritaskan keselamatan rakyat.
Kolom Komentar