Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengemukakan bahwa tingkat partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih rendah meskipun cakupan peserta hampir mencapai universal.
Berdasarkan data per 1 Juli 2025, dari total 8.874.291 jiwa, yaitu 97,05 persen penduduk Lampung yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, hanya 68,97 persen atau sekitar 6,3 juta jiwa yang tercatat sebagai aktif.
Hal itu menjadi topik pembahasan dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, pada Kamis (24/7).
“Persentase cakupan JKN kami tinggi, namun partisipasi peserta masih menjadi tantangan bersama. Hal ini penting karena status aktif menentukan akses layanan kesehatan,” kata Marindo.
Ia menekankan bahwa langkah perbaikan tidak cukup hanya berfokus pada aspek perencanaan anggaran, tetapi juga harus mencakup pelaksanaan hingga tingkat kabupaten/kota.
“Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, baik dalam mengevaluasi kebutuhan anggaran maupun memastikan pelaksanaan pembayarannya,” tambahnya.
Marindo menyampaikan, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dana sebesar Rp95 miliar untuk membantu pembayaran iuran JKN-KIS bagi sekitar 3 juta orang, yaitu 30 persen dari jumlah penduduk provinsi tersebut.
Di sisi lain, Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan, Yudi Bastia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi fokus utama BPJS dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepuasan peserta serta mendukung kelangsungan program JKN,” kata Yudi.
Ruang koordinasi tersebut diadakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPJS Kesehatan untuk menyelaraskan upaya menuju target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen pada tahun 2025.
Trending












































Kolom Komentar